Perjudian online masih menjadi salah satu persoalan serius dalam ruang digital Indonesia. Kemudahan akses melalui ponsel dan internet membuat aktivitas yang dahulu berlangsung secara konvensional kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Namun, kemudahan teknologi tidak berarti aktivitas tersebut menjadi legal.
Di Indonesia, perjudian online pada dasarnya dilarang. Pemerintah terus melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian serta mengambil langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat. Karena itu, memahami status hukumnya menjadi hal penting sebelum menilai sebuah platform, termasuk ketika nama seperti bejo88 muncul dalam pembahasan mengenai permainan online.
Perjudian Online Bukan Aktivitas yang Dilegalkan
Indonesia tidak memiliki sistem lisensi umum yang membuat perjudian online menjadi legal bagi masyarakat. Pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa judi online merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga menegaskan bahwa berbagai bentuk perjudian berbasis internet tetap dapat dikategorikan sebagai judi online meskipun menggunakan kemasan teknologi yang berbeda. Pada 2026, pemerintah bahkan memutus akses terhadap platform yang dianggap memfasilitasi taruhan berbasis uang.
Artinya, perubahan bentuk atau teknologi tidak otomatis mengubah status hukumnya.
Peran UU ITE dalam Perjudian Online
Salah satu dasar hukum yang secara khusus berkaitan dengan aktivitas perjudian di ruang digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenai pidana. Ketentuannya mencakup ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perjudian online bukan sekadar masalah konten internet, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi pidana.
KUHP Nasional dan Perjudian
Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku. KUHP Nasional memuat ketentuan khusus mengenai perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427.
Pasal 426 mengatur antara lain perbuatan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi serta menjadikan kegiatan perjudian sebagai mata pencaharian. Sementara itu, Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.
Dengan berlakunya KUHP Nasional, masyarakat perlu memahami bahwa kerangka hukum perjudian tidak hanya berkaitan dengan aturan internet, tetapi juga hukum pidana secara umum.
Mengapa Situs Judi Bisa Tetap Muncul?
Salah satu hal yang sering membingungkan masyarakat adalah kenyataan bahwa situs perjudian masih dapat ditemukan melalui internet meskipun aktivitas tersebut dilarang.
Kemunculan sebuah situs tidak berarti situs tersebut legal. Operator dapat menggunakan berbagai domain, alamat berbeda, atau teknik tertentu untuk mempertahankan akses. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Karena itu, keberadaan sebuah situs di mesin pencari atau media sosial tidak boleh dijadikan bukti bahwa aktivitas di dalamnya telah mendapatkan izin.
Bagaimana dengan Nama Platform seperti bejo88?
Nama bejo88 dapat muncul dalam berbagai pembahasan mengenai slot atau perjudian online. Namun, keberadaan sebuah nama, domain, aplikasi, atau akun media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa aktivitas perjudian yang ditawarkan memiliki status legal di Indonesia.
Penilaian mengenai legalitas harus didasarkan pada peraturan dan izin yang benar-benar berlaku, bukan pada klaim “resmi”, “aman”, “terpercaya”, atau “berlisensi” yang ditampilkan dalam materi promosi.
Pengguna juga perlu berhati-hati terhadap tautan atau aplikasi tidak resmi karena risiko digital seperti phishing, pencurian data, dan penipuan dapat muncul di luar persoalan perjudian itu sendiri.
Promosi Judi Online Juga Menjadi Perhatian
Persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan operator. Penyebaran promosi perjudian melalui media sosial juga menjadi perhatian pemerintah.
Pada 2026, Komdigi melaporkan adanya operasi spam promosi judi online lintas platform yang menyasar berbagai media sosial dan bahkan influencer atau kreator konten daerah.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa konten promosi tidak dapat dianggap sebagai aktivitas digital biasa. Membagikan, mentransmisikan, atau membuat konten perjudian dapat diakses dapat memiliki konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Mengapa Literasi Hukum Penting?
Literasi hukum membantu masyarakat membedakan antara sesuatu yang mudah ditemukan di internet dan sesuatu yang secara hukum diperbolehkan.
Sebuah iklan yang terlihat profesional, desain aplikasi yang modern, penggunaan istilah teknologi, atau testimoni pengguna tidak dapat menggantikan dasar hukum. Begitu pula popularitas suatu platform tidak menentukan legalitasnya.
Dalam konteks bejo88, pendekatan yang lebih bijak adalah memahami bahwa nama atau brand bukan ukuran status hukum. Yang menentukan adalah peraturan yang berlaku dan fakta mengenai aktivitas yang dilakukan.
Kesimpulan
Status hukum perjudian online di Indonesia perlu dipahami secara serius. Aktivitas perjudian online dilarang, sementara ketentuan hukum digital dan KUHP Nasional memberikan dasar untuk menangani berbagai bentuk perjudian serta aktivitas yang berkaitan dengannya.
Kemunculan situs atau platform di internet tidak berarti aktivitasnya legal. Begitu pula klaim promosi mengenai keamanan atau legalitas tidak boleh diterima begitu saja tanpa dasar yang dapat diverifikasi.
Karena aturan hukum dapat terus mengalami penyesuaian, masyarakat sebaiknya merujuk pada sumber pemerintah dan peraturan resmi ketika membutuhkan kepastian hukum. Memahami batas hukum sejak awal merupakan bagian penting dari literasi digital dan perlindungan diri ketika berhadapan dengan aktivitas perjudian online.